Kejaksaan Negeri Lebong Intensifkan Penyelidikan Dugaan Korupsi di PDAM Tirta Tebo Emas, Fokus pada Sambungan Ilegal

"Kejari Lebong dalami dugaan korupsi Rp2,5-5 miliar di PDAM Tirta Tebo Emas akibat sambungan ilegal. Penyelidikan intensif sejak 2021."

Kantor PDAM Lebong, Doc. KoranRB.id

Lebong – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong terus mendalami dugaan penyimpangan keuangan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tebo Emas (TTE) Kabupaten Lebong. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan kerugian negara mencapai Rp2,5 hingga Rp5 miliar menjadi pemicu utama penyelidikan ini, dengan sorotan khusus pada praktik sambungan rumah (SR) ilegal serta ketidaksesuaian antara volume air yang terdistribusi dan pendapatan yang diterima perusahaan.

Penyelidikan yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Lebong, Robby Rahditio Dharma, SH, MH, mencakup periode 2021 hingga 2024. Tim penyidik telah memanggil berbagai pihak terkait, termasuk teknisi lapangan, kepala unit, staf keuangan, serta mantan pimpinan PDAM, baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun. 

Proses ini bertujuan untuk memetakan modus operandi dugaan korupsi dan mengumpulkan minimal dua alat bukti kuat sesuai kaidah hukum acara pidana.

Menurut temuan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, kebocoran pendapatan ini diduga berasal dari sambungan ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Lebong, termasuk Lebong Utara dan Amen. 

Praktik tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan air bersih bagi masyarakat, meskipun daerah ini kaya akan sumber daya air. Koordinasi intensif antara Kejari Lebong dan BPK terus dilakukan untuk memastikan apakah penyimpangan ini murni akibat faktor bisnis atau melibatkan ulah oknum internal PDAM.

“Untuk sementara, yang kami minta hadir adalah mereka yang pernah berkaitan langsung dengan operasional PDAM, baik masih berdinas maupun sudah nonaktif. Kami sedang memetakan modus dan wajib mendapatkan minimal dua alat bukti,” kata Robby Rahditio Dharma, SH, MH.

Pemanggilan mantan direktur PDAM juga menjadi agenda mendesak, mengingat keterlibatan potensial unsur manajemen puncak. Robby menekankan bahwa penyelidikan tidak akan setengah hati, dan publik diimbau untuk bersabar menanti perkembangan. 

Upaya pemerintah daerah dalam membenahi PDAM TTE juga mendapat dukungan penuh dari Kejari, termasuk pemecatan dua karyawan terkait oleh direktur PDAM baru-baru ini sebagai langkah awal perbaikan.

“Kami minta publik bersabar. InsyaAllah perkembangan tetap berjalan dan kami menanganinya secara serius,” sambung Robby.

Kasus ini menambah daftar isu tata kelola di sektor publik Kabupaten Lebong, di mana pelayanan PDAM sering dikeluhkan bupati dan DPRD setempat. Penyidik optimistis proses hukum akan berlanjut hingga terungkapnya kebenaran, dengan potensi tuntutan pidana korupsi jika bukti cukup kuat.

“Hampir pasti akan kami panggil. Siapa pun yang berkaitan dengan periode tersebut, akan diminta menjelaskan tanggung jawab dan perannya,” tegas Robby.

“Intinya kita sedang mencari sumber potensi kerugian. Apakah dari sambungan ilegal? Atau dari selisih debit air dan setoran pelanggan? Semua akan dihitung,” paparnya.

“Mereka menemukan adanya kondisi perusahaan yang merugikan. Nah, kami perlu memastikan apakah itu konsekuensi bisnis semata atau akibat ulah oknum di internal PDAM,” tambahnya.

“Data yang kami terima belum lengkap. Ada kesan seolah-olah masih saling menutupi,” beber Robby.

“Daerah kita kaya air, tapi warganya sulit mendapat pelayanan. PDAM sedang sakit dan butuh pembenahan total. Kami mendukung upaya pemerintah daerah untuk memperbaikinya,” ungkapnya.

“Kami bekerja maksimal. Kita lihat nanti bagaimana hasil akhirnya,” tutupnya.

Sumber Referensi:

• Rakyat Bengkulu: Kejari Lebong Usut Dugaan Korupsi di PDAM TTE
• Harian Rakyat Bengkulu: SR Ilegal Jadi Fokus Kejari
• BPK Perwakilan Bengkulu: Dugaan Kebocoran Pendapatan PDAM TTE Lebong
• Radar Lebong: Kejari Lebong Fokus Ungkap Dugaan Praktik Ilegal di PDAM