Per 12 Hari, Setiap Dapur MBG Rata-Rata Terima Rp500 Juta
"Kepala BGN ungkap Satpel MBG terima Rp500 juta per 12 hari. Dana transfer langsung tanpa lewat Pemda demi pangkas birokrasi dan gerakkan ekonomi desa."
 |
| Per 12 Hari, Setiap Dapur MBG Rata-Rata Terima Rp500 Juta |
POJOKBENGKULU – Sebuah pergeseran fundamental dalam tata kelola anggaran negara tengah dijalankan oleh pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam langkah yang dinilai sebagai terobosan radikal untuk memangkas birokrasi, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Satuan Pelayanan (Satpel) dipastikan akan menerima suntikan dana operasional sebesar Rp500 juta setiap 12 hari kerja. Kebijakan ini menegaskan posisi Satpel sebagai ujung tombak perputaran ekonomi di tingkat tapak, tanpa melalui perantara pemerintah daerah.
Dikutip dari berbagai sumber, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, telah membuka secara transparan mekanisme "model baru" distribusi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini. Esensi utama dari kebijakan ini adalah memotong rantai distribusi yang selama ini dianggap terlalu panjang dan rentan kebocoran.
Pemangkasan Birokrasi: Dana Langsung ke Dapur
Dalam skema yang dirancang BGN, intervensi birokrasi daerah diminimalisir secara signifikan. Dari total pagu anggaran sebesar Rp268 triliun yang dialokasikan untuk program MBG, sebanyak 93 persen atau setara Rp240 triliun dipastikan mengalir deras langsung ke daerah. Namun, poin krusial yang menjadi sorotan redaksi adalah metode penyalurannya.
Dana tersebut tidak akan mampir ("parkir") atau dikelola melalui kas Pemerintah Daerah (Pemda). Transfer dilakukan langsung dari pusat ke rekening operasional masing-masing SPPG atau Satpel. Langkah by-pass ini diklaim Dadan sebagai strategi efektif untuk menyuntikkan likuiditas langsung ke pedesaan, memastikan uang beredar di tingkat akar rumput tanpa potongan administratif yang berbelit.
"Ini adalah model baru dalam tata kelola uang negara. Tidak ada satu rupiah pun yang disalurkan melalui Pemerintah Daerah. Dari Rp268 triliun, sekitar Rp240 triliun langsung beredar di daerah melalui SPPG. Setiap 12 hari, dapur menerima setengah miliar rupiah untuk memutar ekonomi rakyat," tegas Dadan dalam penjelasannya.
Stimulus Ekonomi dan Multiplier Effect
Aliran dana segar sebesar Rp500 juta per siklus 12 hari bukan sekadar angka di atas kertas. Dana ini dirancang untuk segera dibelanjakan guna kebutuhan bahan baku, operasional, dan pembiayaan layanan harian. BDI menganalisis bahwa volume perputaran uang ini menciptakan multiplier effect yang masif. Hingga akhir Februari 2026, diproyeksikan uang yang beredar di seluruh Indonesia melalui mekanisme ini mencapai Rp36 triliun.
Dampak paling nyata dirasakan oleh sektor pertanian lokal. Satpel diwajibkan berfungsi sebagai off-taker atau penjamin pasar bagi petani dan peternak di sekitar lokasi dapur. Kepastian penyerapan ini memberikan jaminan harga yang layak bagi produsen pangan lokal.
Sebagai bukti empiris dampak kebijakan ini, Dadan mencontohkan fenomena yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Petani wortel di wilayah tersebut kini menikmati lonjakan harga jual hingga tiga kali lipat akibat tingginya permintaan pasti dari dapur MBG. Fenomena ini berkontribusi langsung pada kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang kini berada di angka 125, melonjak dari posisi sebelumnya di angka 102, dengan target optimis pemerintah mencapai angka 150.
Luruskan Isu Profit Mitra Pengelola
Di sisi lain, BGN juga meluruskan simpang siur informasi terkait keuntungan mitra pengelola dapur. BDI menggarisbawahi bahwa angka Rp15.000 per porsi yang ditetapkan pemerintah bukanlah keuntungan bersih, melainkan struktur biaya komprehensif yang mencakup bahan baku, operasional, dan insentif layanan.
Isu yang menyebutkan mitra meraup keuntungan fantastis hingga Rp1,8 miliar per tahun ditepis tegas. Dadan menjelaskan bahwa mitra pengelola mendapatkan insentif layanan sebesar Rp6 juta per hari berdasarkan ketersediaan layanan. Angka tersebut adalah pendapatan kotor yang masih harus dikurangi biaya investasi (Capex) pembangunan dapur yang berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, serta biaya depresiasi alat dan pemeliharaan rutin.
Langkah ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya didesain sebagai intervensi gizi bagi anak sekolah, tetapi juga sebagai mesin stimulus fiskal yang agresif untuk menggerakkan ekonomi mikro di daerah, termasuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), dengan menjadikan hasil tani lokal sebagai komoditas primadona.